Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melalui Pusat Kemitraan dan Relasi Global LPPM yang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kecamatan Berdaya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 29 April 2026, bertempat di Lantai 2 Gedung LPPM Unsoed, mulai pukul 09.00 WIB.
Kegiatan dibuka secara resmi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed, Prof. Dr. Ir. Noor Farid, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menegaskan komitmen Unsoed dalam mendukung pengembangan desa binaan sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta pengalaman kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Perpustakaan Nasional pada tahun 2025. Ketua LPPM Unsoed, Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, M.P., turut menambahkan bahwa lokasi KKN Unsoed tidak hanya berada di wilayah Jawa Tengah, tetapi juga menjangkau luar pulau seperti Batam dan Labuan Bajo, bahkan hingga luar negeri seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong.
Sambutan dari pihak Dipermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, Bapak Binawan Nur Tjahjono, S.E., M.M., menekankan bahwa Program Kecamatan Berdaya telah melalui tahap pilot project dengan hasil yang positif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, agar implementasi program dapat diperluas secara lebih masif di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Acara pembukaan ditutup dengan sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Bayu Tri Wirawan, S.STP., M.M., memaparkan konsep dan arah kebijakan Program Kecamatan Berdaya yang memiliki empat indikator keberhasilan utama. Program ini memiliki kesamaan orientasi dengan program nasional lainnya seperti MBG dan Koperasi Merah Putih, dengan fokus pada melindungi hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta memberdayakan pemuda kreatif dan pemasyarakatan olahraga.
Disampaikan pula bahwa pada tahun 2026 program ini masih dalam tahap rintisan sehingga belum memperoleh dukungan pendanaan penuh. Rencana pembiayaan akan dialokasikan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2027. Dalam konteks ini, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan aktif dengan menyediakan data tematik wilayah serta mendukung sosialisasi program kepada mahasiswa, khususnya peserta KKN.
Pemaparan dilanjutkan oleh Dr. Ridlwan Kamaluddin, S.Kep., Ners., M.Kep. dari Pusat Pengembangan KKN LPPM Unsoed. Ia menjelaskan bahwa Unsoed memiliki enam skema program KKN, yaitu: KKN Reguler (Pengabdian Masyarakat), KKN Tematik Kebencanaan (kerja sama dengan BPBD Banyumas), KKN Tematik Literasi (kerja sama dengan Perpusnas), KKN Tematik PUPR, KKN Tematik Rokok Ilegal (kerja sama dengan Disperindag Provinsi), KKN Nusantara Persada (Belitung Timur), serta KKN Internasional yang mencakup Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Hong Kong.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah. Diharapkan, kolaborasi ini mampu menghasilkan intervensi yang lebih terarah, berbasis data, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara LPPM Unsoed dan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi Program Kecamatan Berdaya.
Dokumentasi foto-foto